POLRES PASAMAN BARAT | Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Pasaman Barat bersama jajaran Polresta Barelang membuahkan hasil. Seorang laki-laki berinisial IC (22), yang diduga terlibat dalam perkara pemerkosaan dan pemerasan di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, berhasil diamankan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah melalui koordinasi lintas wilayah, terduga pelaku akhirnya dibawa ke Mapolres Pasaman Barat pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Perkara ini bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pasaman Barat pada 12 Maret 2026, terkait dugaan tindak pidana yang disebut terjadi pada 24 Februari 2026 di Kecamatan Sungai Aur. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., menjelaskan bahwa pengungkapan keberadaan terduga pelaku berawal dari informasi yang diperoleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman Barat. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan jajaran Polresta Barelang.
Pada Rabu, 11 November 2026, Tim Opsnal Satreskrim memperoleh informasi mengenai keberadaan IC di Kota Batam. Tidak menunggu lama, petugas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Unit Jatanras Polresta Barelang untuk memastikan lokasi terduga pelaku. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pengamanan seseorang yang dicari untuk kepentingan penanganan perkara di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.
Setelah keberadaannya dipastikan, Tim URC Polresta Barelang bergerak melakukan pengamanan dan membawa IC ke Mapolresta Barelang. Sinergi kedua satuan kepolisian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antardaerah dalam menghadapi perkara pidana yang penanganannya membutuhkan langkah lintas provinsi. Penegakan hukum tidak berhenti pada batas administratif wilayah ketika proses penyidikan masih harus dilanjutkan.
Selanjutnya, pada Kamis, 12 November 2026, Tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman Barat yang dipimpin Kanit Opsnal IPDA Algino Ganaro, S.H., M.H., berangkat menuju Kota Batam. Tim tersebut bertugas menindaklanjuti proses penanganan perkara sekaligus membawa terduga pelaku ke Pasaman Barat. Setelah menempuh perjalanan lintas wilayah, pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 18.00 WIB, tim bersama IC tiba di Mapolres Pasaman Barat.
Setibanya di markas kepolisian, IC selanjutnya diserahkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Penyidik akan mendalami rangkaian peristiwa, keterangan pihak-pihak terkait, serta alat bukti yang diperlukan guna membuat terang perkara tersebut. Dalam proses pengamanan ini, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo berwarna hitam yang selanjutnya akan didalami keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana.
Dari aspek hukum pidana, dugaan pemerkosaan perlu diuji berdasarkan unsur-unsur Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana perkosaan, termasuk perbuatan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sementara itu, dugaan pemerasan dapat didalami berdasarkan Pasal 482 KUHP apabila unsur pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum terpenuhi. Jika modusnya berupa ancaman membuka rahasia atau pencemaran untuk memaksa korban menyerahkan sesuatu, penyidik juga dapat menguji ketentuan Pasal 483 KUHP sesuai fakta yang ditemukan.
Penanganan perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf a yang memasukkan perkosaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Dalam aspek prosedural, proses penyidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku 2 Januari 2026, termasuk penghormatan terhadap hak korban, saksi, dan tersangka serta pelaksanaan proses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui jajaran Satreskrim menempatkan penanganan perkara ini sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat. Penyidik masih memiliki tugas penting untuk menguji setiap keterangan, mencocokkan alat bukti, mendalami dugaan modus pemerasan, serta memastikan konstruksi hukum yang diterapkan benar-benar sesuai dengan hasil penyidikan. Seluruh proses harus berjalan profesional, transparan, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terduga pelaku belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Melalui semangat POLISI BERSAMA MASYARAKAT, Polres Pasaman Barat mengajak masyarakat untuk tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan seksual, pemaksaan, maupun pemerasan. Keberanian korban atau pihak yang mengetahui suatu peristiwa untuk melapor harus mendapat perhatian dan perlindungan. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan identitas korban, foto pribadi, maupun informasi sensitif yang dapat memperburuk kondisi korban. Penegakan hukum bukan sekadar mengamankan seseorang, melainkan memastikan kebenaran terungkap, hak-hak korban terlindungi, dan setiap proses berjalan sesuai hukum.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT
TIM RMO
0 Komentar